KPK Minta APBD-P Sarolangun Harus Selesai September

SAROLANGUN– Koordinator Wilayah II Sumatera (Korwil) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi, Adlinsyah Malik Nasution, mengingatkan kepada pihak eksekutif dan legislatif harus sinkron dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Apalagi dalam pembahasan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2018, kata pria yang kerap disapa Choki ini, harus diselesaikan pada bulan september ini paling lambat.

“Sarolangun Semuanya diingatkan, pihak terkait, bukannya eksekutif saja termasuk legistif, saya mau antara antara eksekutif dan legislatif harus sinkron,” katanya, saat diwawancarai awak media, Sabtu (08/9) kemarin.

Ia juga menegaskan dalam hal pembahasan APBD-Perubahan, para anggota DPRD Sarolangun, agar tidak ada yang namanya uang ketok palu dalam pembahasan anggaran tersebut, apalagi terjadi suap seperti kasus-kasus yang tengah disoroti oleh KPK.

“Ada kewenangan masingmasing, ya selesaikan saja dengan baik baik, APBD perubahan paling lambat september ini selesai, karena ini paling penting. kita mau ikuti aturan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra, ketika ditanya soal pembahasan APBD-Perubahan, bahwa pihak eksutif sudah mengajukan ke DPRD Sarolangun untuk segera di bahas. Dikatakan Cek Endra, dalam aturannya pembahasan APBD Perubahan ini paling lambat diselesaikan pada 20 September mendatang.

“Secara aturan tanggal 20 september APBDP sudah selesai, kitakan sudah lama mengajukan ini minta bahas, rapat banmus sudah apa belum, kita khawatir inikan kepentingan masyarakat,” katanya.

Bupati Cek Endra berharap agar memang terjadi sinkron antara pihak eksekutif dan legislatif, sebagaiamana yang disampaikan oleh Tim Korsupgah KPK pada saat audiensi bersama Pemerintah Daerah.

“Kita khawatir kalau bisa segerekanlah, tepatilah jadwal yang sudah ditentukan, mudah-mudahan kawan dprd semangatnya sama dengan kami, agar kita menepati jadwal, kalau kita mengajukan bahaslah,” tutup Cek Endra. (so31)