Hasil Pilkades Sikamis Diprotes

Darmawan

Ijazah Kades Terpilih Dinilai Tak Sesuai Aturan

SAROLANGUN-Lembaga Investigation Crime Corruption-Republik Indonesia (LICC-RI) memprotes hasil pemilihan kepala desa serentak di Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang (CNG). Pasalnya LICC-RI menduga ada kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkades yang digelar beberapa waktu yang lalu. LICC-RI telah melayangkan gugatan ke Bupati Sarolangun.

Darmawan SR Ketua Umum LICC-RI, kepada harian ini kemarin (19/9) mengatakan, hasil Pilkades Desa Sekamis Kecamatan CNG, bertentangan dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam Perbup tersebut diuraikan dalam Pasal 19 Ayat (2) PPS Pilkades sebagai mana disebut dalam Pasal 11, mempunyai wewenang sebagai berikut, Huruf (b) berbunyi Panitia menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan Administrasi.

‘’Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 41 Ayat (4) huruf (b) yang berbunyi sebagai berikut: Kelengkapan Persyaratan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (p) yaitu Photo Coppy Ijazah/STTB Formal dari Tingkat Dasar sampai dengan Ijazah/STTB terakhir, namun persyaratan saudara Jakpar Bin Mali ternyata Ijazah/STTB nya non formal yang belum mimiliki integritas, itulah dasar gugatan yang saya ajukan kepada Bupati Sarolangun,’’  ungkap Darmawan.

Dengan Obyek Gugatan yang diajukan tersebut, diduga telah terjadi unsur kelalaian dan kekeliruan oleh pihak Panitia Pilkades Tingkat Desa dan Panitia Pilkades tingkat Kecamatan. Darmawan, selaku penggugat, menilai adanya kelemahan, kelalaian dan kekeliruan yang dilakukan oleh pihak tergugat yakni panitian Pilkades saat melakukan penyeleksian Bahan/Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, Desa Sekamis.

‘’Sehingga panitia meloloskan salahsatu Calon Kepala Desa, Desa Sekamis dan sebagai kades terpilih atas nama Japar Bin Mali. Padahal ijazah yang disampaikannya kami nilai tidak memenuhi syarat,’’ ujar Darmawan.

Darmawan mebeberkan, Ijazah Japar Bin Mali tak memenuhi syarat karena Ijazah/STTB yang dikeluarkan dari Ponpes Sa’datudarein Tahtul Yaman Jambi, diduga tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan (Belum terakreditasi, red)

‘’Ponpes Sa’adatudarein Tahtul Yaman Jambi, adalah Ponpes Salaf Tradisional, yang mana mata pelajaran/kurikulum yang diajarkan kapada santri khusus ilmu keagamaan dan tidak mengikuti mata pelajaran /kurikulum umum,’’ tandasnya.

‘’Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berdasarkan Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, seharusnya saudara Japar Bin Mali menggunakan Ijazah /STTB persamaan atau Paket (B) pada tingkat menengah sederajat,’’ jelas Darmawan.

Kesimpulannya kata Darmawan, apabila dilakukan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa Terpilih Jakpar bin Mali tentu hal ini sangat bertantangan dengan Peraturan dan Perundang –undangan. ‘’Jika tetap dipaksakan dilantik, maka kami menilai adanya kejanggalan dan bertentangan dengan undang-undang,’’ tandasnya.(so9)