Gaji Honorer Diperjuangkan Setara UMP

PANDANGAN UMUM: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun H Hapis Hasbiallah saat menyerahkan pandangan umum sembilan fraksi kepada Wabup Hilal. Poto:adi

SAROLANGUN-Fraksi PKB melalui juru bicaranya M Fadlan Arafiqi mempertanyakan terkait gaji honorer. Menurutnya, sampai saat ini honorer masih menerima gaji yang cukup kecil. Seharusnya menurut Rafiq Pemkab bisa mewujudkan gaji honorer sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi sebesar Rp 2.250.000.

‘’Semoga tahun depan kita bisa mewujudkan gaji honorer setara dengan UMP,’’ kata Rafiq dalam Paripurna pandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sarolangun 2017, Selasa (24/7).

Selain itu menurut Rafiq, Pemkab harus bisa memberikan perlindungan terhadap para honorer dengan memberikan jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja.

Masalah realisasi Bantuan Sosial (Bansos) juga menjadi sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Sarolangun. Fraksi PDIP, Demokrat dan PKS mempertanyakan kecilnya realisasi Bansos perorangan. Dari anggaran yang ditetapkan Rp 200 juta hanya terealisasi Rp 10 juta.

‘’Minimnya realisasi Bantuan Sosial tersebut sangat berdampak terhadap warga, padahal warga tidak mampu sangat dibuthkan masyarakat tidak mampu untuk memperbaiki perekonomiannya,’’ kata juru bicara Fraksi PKS H Muhammad Syafi’i.

Pandangan umum Fraksi kemarin dihadiri Wabup H Hillalatil Badri, Sekda H Thabroni Rozali dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sarolangun dan unsur Forkompimda.

Pantauan media ini sembilan fraksi menyapaikan pandangan umum melalui juru bicaranya. Padangan umum pertama disampaikan Fraksi PPP melalui jubirnya M Lutfi, SE, Fraksi Hanura melalui Mulyadi SE, Fraksi PDIP melalui Jannatul Firdaus, Fraksi PKB Fadlan Arifiqi, Fraksi Demokrat Ibnu Hajar, Fraksi PKS H Muhammad Syafii, Fraksi NasDem Azrai Wahab, Fraksi Gerindra Basid SH dan Fraksi Golkar Tontawi Jauhari.(so9)