Dua Perusahaan Batubara Digugat Class Action

PERDANA: Tampak sidang perdana gugatan class action di PN Sarolangun. Photo : adi

Dianggap Melakukan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

SAROLANGUN– Dua perusahaan pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun, yaitu PT Karya Bumi Baratama dan PT Charitas Energy Indonesia digugat oleh dua kelompok masyarakat di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun. Gugatan dilayangkan dua kelompok masyarakat tersebut ke Pengadilan Negeri Sarolangun dengan klasifikasi perkara Gugatan Perwakilan Kelompok atau yang lebih dikenal gugatan Class Action.

Kuasa hukum kelompok masyarakat penggugat DR Doni Martin, SH, MH didampingi Liliyana Setiyadi SH dari Kantor Advokat DR Doni Martin, SH, MH dan Partner Jakarta, menyebutkan, ada dua kelompok masyarakat yang melayangkan gugatan, yakni kelompok masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan karena aktivitas tambang dan kelompok masyarakat yang lahannya mengalami kerusakan karena aktivitas pertambangan.

“Gugatan ini didasari oleh pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan perusaahaan Batubara tersebut, karena jarak stockfile hanya berjarak 300 meter dari pemukiman warga, warga kena debu dan mengalami kebisingan,” kata kuasa hukum kelompok masyarakat penggugat perkara tersebut, Doni Martin ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun, Rabu (19/9) kemarin.

Ia mengatakan, selain itu dari kelompok masyarakat yang lahannya mengalami kerusakan karena jalan pengangkutan tambang melalui perkebunan masyarakat, jadi pepohonan dan tanaman jadi rusak. Kalau ada hujan kena cipratan sudah kering lengket dipepohonan, sehingga karet tidak bisa disadap lagi.

‘’Memang saat ini akibat debu dan bising masyarakat belum terkena dampaknya, tapi lama kelamaan masyarakat bisa terkena penyakit gangguang pernapasan dan penyakit lainnya, untuk itu kita minta tanggungjawab perusahaan,’’ tandasnya.

Pantauan lapangan persidangan perdana kemarin, hanya berjalan sebentar karena ada beberapa pihak tergugat tidak hadir di pengadilan tempat persidangan tersebut. Sidang dipimpin ketua majelis Phillip Mark Soentpiet, SH didampingi dua  hakim anggota masing-masing Muhammad Affan, SH dan Irse Yanda Perima SH.

“Ada beberapa tergugat yang tidak hadir, diantaranya pihak perusahaan PT Karya Bumi Pratama sudah jelas-jelas dia berdomisili disini tapi tidak hadir. Kedua ada juga pihak PT Charitas Energi Indenesia ini belum hadir juga. Boleh dikatakan mangkirlah dalam hal ini,” katanya Doni.

Ia menjelaskan kalau pihak-pihak ini tidak hadir lagi, maka gugatan ini akan terus berjalan, akibatnya nanti tergugat tidak bisa menggunakan haknya sebagai tergugat.

“Karena biar bagaimanapun ini adalah persoalan hukum, bukan lagi persoalan antara warga dan perusahaan. Tuntutan kita itu, kalau masyarakat yang lahannya rusak itu diganti apalagi mengacu pada undang-undang mineral batubara (Minerba),” kata Doni.

Ia menyebut, bahwa hal itu sudah diatur dalam undang-undang Minerba, bahwa sebelum menjalankan operasi perusahaan harus membebaskan terlebih dahulu lahan masyarakat dan tidak boleh main langsung operasi saja, sehingga tidak menjadi konflik di lapangan.

Selain itu menurut Doni, persoalan pencemaran lingkungan juga harus ditanggulangi oleh perusahaan, karena ketika dia (perusahaan, red) mengajukan Izin Amdal ada beberapa syarat apakah syarat itu dipenuhi atau tidak.

“Apalagi dengan jarak 300 meter dari pemukiman, persoalan izin juga masih diragukan karena dengan dia tidak hadir kitakan masih bertanya-tanya, ini izin Amdalnya seperti apa,” katanya.

Selanjutnya kata Doni, ketika perusahaan membuat stockfile itukan ada syarat-syaratnya, apa ada kali-kali (sungai) kecil buat pembuangan air, nanti harus berjalak beberapa ratus meter atau 1 kilometer dari pemukiman.

Sehingga debu-debunya itu nanti tidak mengganggu masyarakat, belum kebisingannya kalau mereka bekerja 1×24 jam itukan pertama debu, kedua bising.

‘’Bagaimana dengan masyarakat yang ingin beribadah, beristirahat, kan gak bisa dengan kejadian seperti itu. Kita diberikan waktu hingga tiga minggu kedepan, itu tanggal 9 Oktober untuk sidang yang kedua. Namun statement dari majelis hakim apabila dipanggil dua kali secara patut tidak hadir, maka persidangan akan berjalan terus,” kata Doni.

“Materi penggugat terhadap tergugat semuanya sama tujuannya, karena kita ingin persoalan ini antara warga dengan perusahaan, kemudian terkait dengan perizinan-perizinan, kenapa terjadi konflik ini. Berarti ada beberapa klausul atau beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak dipatuhi oleh perusahaan, klaim kita disitu,” katanya.

“Saya sudah tiga kali melayangkan somasi kepada dua perusahaan tersebut, namun sampai hari ini tidak ada respon positif, seolah-olah dia tidak tau. Menurut kami seperti itu kan tidak punya itikad baik, harusnya dia kan menghubungi atau memanggil bagaimana penyelesaiannya terhadap masyarakat ini,” katanya menambahkan.

Menanggapi hal ini pihak perusahaan yang tidak hadir dalam persidangan tersebut, ketika diminta tanggapan hanya menanggapi singkat terkait persoalan itu, perwakilan pihak PT Charitas Energy Indonesia yang bisa dihubungi.

“Wah, no coment lah dulu kalau persoalan itu,” kata kepala konsesi PT Charitas Energi Indonesia, Boby Manurung.(so9)