BKPSDM  Pastikan Kuota CPNS  Kabupaten Sarolangun 240 Orang

Hari Ini Pengumuman Penerimaan CPNS

SAROLANGUN-Kabar gembira bagi yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun, mulai hari ini (19/9) akan mengumumkan formasi penerimaan CPNS Tahun 2018.

Kepala BKPSDM, A Waldi Bakri, Selasa (18/9) kemarin, mengatakan, bahwa pengumuman formasi penerimaan CPNS itu dilakukan secara online di website sscn.bkn go.id, secara serentak diseluruh Indonesia.

“Tanggal 19 September Kabupaten Sarolangun siap mempublishkan perekrutan CPNS secara online, dan pengumuman formasi di web sscn. bkn. co id, daerah wajib memfublishkan itu, seluruh kabupaten yang jumlahnya sebanyak 552. Kita sudah siapkan tenaga IT kita untuk panitia, yang secara umum koordinasi by phone,” katanya.

Pengumuman ini kata Waldi, merupakan pengumuman formasi CPNS hingga akan dibukanya nanti penerimaan berkas para pelamar CPNS. Untuk Pemerintah Kabupaten Sarolangun, mendapatkan kuota CPNS sebanyak 240 orang, dengan formasi terdiri dari 43 orang tenaga kesehatan, 155 orang tenaga guru, 17 orang tenaga tekhnis dan 25 orang CPNS Kategori II.

“Kita ajukan 248 orang dan diakomodir 240 orang, yakni formasinya tenaga kesehatan sebanyak 43 orang, guru 155 orang yang diantaranya lulusan cum laude ada 5 orang dan disabilitas 2 orang, sisanya guru pada umumnya, tenaga tekhnis tekhnis 17 orang yakni ada Psikologi tiga orang, ada ekonomi pembangunan 1 orang, dan tekhnis lainnya. Kemudian juga akan dibuka formasi K2 sebanyak 25 orang,” katanya.

Kemudian ia melanjelaskan, bahwa pelaksanaan penerimaan persyaratan atau pendaftaran pelamar akan dilakukan pada tanggal 26 mendatang, hingga ditutupnya penerimaan berkas peserta pada tanggal 16 Oktober 2018. Kemudian juga setelah penerimaan berkas pelamar, maka akan dilakukan tes penerimaan CPNS, berupa sistim CAT.

“Kita akan publish persyaratan, nasional sudah ada syarat, dan nanti daerah diberi kewenangan untuk menentukan apakah IPK kelulusan bagaimana, pak bupati kemarin bilang kita tidak ada diskriminatif, dan kita tidak mengenal akreditasi kampus, asalkan ada akreditasi bisa, baik itu C, B ataupun A. Kalau kampusnya tidak terakreditasi berarti tidak terdaftar di Dikti berarti menyalahi aturan,” katanya.(so31)