Belum Maksimal Sumbang PAD, Komisi Dua Panggil Tiga Instansi

HEARING: Tampak Komisi II DPRD Sarolangun melakukan pertemuan dengan tiga intansi. Poto:ist

SAROLANGUN-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun menilai perusahaan perkebunan yang ada di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko belum maksimal menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab ada dugaan puluhan perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Sarolangun tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Menyikapi hal tersebut, Senin kemarin (9/4) Komisi II DPRD Sarolangun memanggil tiga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, masing-masing Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pertemuan dengan tiga instansi tersebut dilakukan di ruang rapat DPRD Kabupaten Sarolangun dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sarolangun Supratman SE bersama sejumlah anggota Komisi II lainnya.

Supratman, kepada wartawan usai melakukan pertemuan mengatakan, Komisi II mengadakan pertemuan secara terbuka menyangkut beberapa kewajiban perusahaan perkebunan kepada pihak pemerintah yang terindikasi belum dilaksanakan dengan maksimal.

Kewajiban perusahaan yang diduga belum dilaksanakan diantaranya pajak, restribusi dan lain sebagainya. Isebutkan politisi PDI Perjungan ini, Komisi II DPRD Kabupaten Sarolangun sangat solid bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun, dalam menggali potensi sumber daya alam demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Kami harapkan instansi terkait dapat menindak sesusuai dengan peraturan,’’kata pria yang akrab disapa Bang Prat, ini.

Supratman juga mengatakan, pertemuan dengan tiga instasni tersebut sifatnya demi kemajuan daerah.

‘’Kami akan kawal hasil rapat tadi, demi meningkat PAD Sarolangun, niat kami bekerja untuk kepentingan masyarakat,’’ ungkapnya.

Aang Purnama, anggota Komisi II yang lain menambahkan, ada dua jenis pajak dan retribusi yang selama ini kurang terkontrol yakni BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan izin pemanfaatan Kayu (IPK).

‘’BPHTB dan IPK kita duga sering tak dilaksanakan perusahaan, padahal itu kewajiban perusahaan dan bisa menambah PAD kita,’’ kata Politisi Partai NasDem, ini.

Selain masalah setoran pajak dan retribusi, menurut Aang, keberadaan puluhan perusahaan perkebunan di Kabupaten Sarolangun belum secara signifikan membawa dampak positif bagi masyarakat.

‘’Seharusnya keberadaan perusahaan bawa berkah bukan sebaliknya membawa musibah, itu yang tidak kita inginkan,’’ katanya.

Langkah, selanjutnya, kata Aang, pihak dewan dan intansi terkait akan melakukan inventarisasi terhadap perusahaan. Selain itu akan memanggil seluruh perusahaan untuk meminta penjelasan.

‘’Kita minta satu persatu perusahaan melakukan presentasi dihadapan Komisi II terkait kewajiban yang telah dilakukan selama ini, baik kewajiban untuk negara maupun daerah. Dari laporan yang kami terima ada 33 perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Senin depan mulai kita panggil,’’ jelasnya.(so9)